BINATANG YANG BISA BICARA (B3) MULAI TERAPKAN “CAESAR ACT’

Munculnya ‘Binatang yang bisa berbicara’ adalah salah satu fenomena besar akhirzaman yang sudah diisyaratkan Nabi sebagai salah satu dari 10 tanda besar akhirzaman. Fenomena ini telah kita bahas dalam kajian tersendiri.

Sayangnya kita terlalu sibuk ‘menuhankan dunia’, sehingga fenomena yang disyaratkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu hanya lewat didepan mata. Kita tidak peduli kesengsaraan yang dialami saudara-saudara muslim kita di Suriah.

Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang lalai seperti itu, yang membiarkan saudara-saudara muslim dibeberapa belahan dunia menjadi korban bulan-bulanan musuh Islam, sementara mulut kita selalu bilang : setiap muslim adalah bersaudara.

Mari kita berintrospeksi dengan menanyakan pada  diri kita masing-masing : Apakah pengakuan  menjadi pengikut Muhammad itu sekedar klaim? Ataukah kita telah menjadi orang yang lalai ? Apakah kita baru bisa tersadar setelah turun azab yang lebih besar?

Demo nasional di Tartous Suriah menentang penerapan ‘Caesar Act’ oleh AS

Pada hari ini Rabu 7/6, AS mulai memberlakukan sanksi baru yang paling keras terhadap Suriah yang bertujuan untuk membendung pendapatan negara dari pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, dan guna  mencegah Suriah mencapai “kemenangan militer” dalam perang yang telah berlangsung sejak 2011.

Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Kraft, mengatakan didepan DK PBB pada hari Selasa kemarin, bahwa AS akan menerapkan apa yang disebut Caesar act ‘untuk melindungi warga sipil di Suriah’, yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 20 Desember 2019, dan bertujuan untuk mencegah “pihak jahat yang terus membantu dan membiayai kekejaman pemerintahan Assad terhadap rakyat Suriah sementara mereka hanya mencari kekayaan untuk diri mereka sendiri,” kata teks undang-undang tersebut.

Kraft mengatakan, pemerintah AS akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Suriah “untuk mencegah rezim Assad mencapai kemenangan militer”. “Tujuan kami adalah memblokir pemasukan Megara dan setiap dukungan bagi pemerintahan Assad,  yang digunakannya untuk melakukan kekejaman yang meluas dan pelanggaran hak asasi manusia, yang mencegah solusi politik dan secara serius mengurangi prospek perdamaian,” tambah Kraft.

Rusia, China, dan Suriah telah mengecam keras rencana AS untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi secara sepihak tu, terutama pada saat negara Arab itu sedang mengalami krisis ekonomi yang parah.

Delegasi Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia mengatakan, bahwa “tujuan dari langkah-langkah AS ini hanyalah untuk menggulingkan otoritas yang sah di Suriah“, dan dia juga menekankan bahwa sanksi baru AS ini hanya “akan menyengsarakan warga sipil biasa.”

Pada gilirannya, delegasi China untuk PBB Zhang Jun mengatakan, bahwa AS mengambil keuntungan dari krisis coronavirus ini untuk semakin membahayakan Suriah untuk tujuan perubahan rezim.

Dalam pidatonya di depan pertemuan terpisah Dewan Hak Asasi Manusia Internasional yang bermarkas di Jenewa, delegasi Suriah, Bashar Jaafari, menuduh AS berusaha untuk memaksakan hukum AS di dunia dan meremehkan seruan untuk mengakhiri sanksi sepihak.

Sementara itu, Utusan Khusus AS untuk Suriah Geir Pedersen, mengatakan di DK PBB bahwa dia berharap untuk dapat menyatukan para pihak ke pusat krisis Suriah di Jenewa untuk melakukan negosiasi mengenai konstitusi pada akhir Agustus.

Sanksi baru yang diberlakukan oleh AS menargetkan sektor-sektor terpenting dari ekonomi Suriah, bank sentral, dan pihak berwenang, termasuk Assad secara langsung, serta pihak internal atau eksternal yang bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan yang “mendukung operasi militernya“.

B3 ANCAM  UEA UNTUK TIDAK MEMBUKA KEMBALI KEDUBESNYA DI SURIAH

Utusan khusus AS untuk urusan Suriah James Jeffrey, kembali memperingatankan kepada UEA tentang sanksi yang akan mereka hadapi, jika mereka melanjutkan upaya untuk menormalkan hubungan dengan Suriah.

Jeffrey mengatakan dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Jumat, bahwa UEA dapat dikenakan sanksi berdasarkan “Caesar Act” yang baru  saja setujui di Kongres AS dan telah mulai diterapkan.

Utusan AS itu mencatat bahwa UEA tahu, bahwa AS sangat menentang normalisasi hubungan Abu Dhabi dengan Pemerintahan Assad.”

Menanggapi pertanyaan tentang upaya UEA untuk membuka kembali kedutaannya di Damaskus, Jeffrey menjawab: “Mereka (UEA) adalah negara merdeka, mereka dapat membuat keputusan ini, tetapi kami menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah ide yang sangat buruk.”

Dia menjelaskan bahwa “langkah-langkah ini tidak akan membantu dalam mengimplementasikan keputusan Dewan Keamanan AS atau dalam upaya mengakhiri konflik, yang merupakan masalah bagi seluruh wilayah.”

Jeffrey menekankan bahwa perusahaan atau orang mana pun, baik yang dari UEA atau bukan, akan menjadi sasaran sanksi jika mereka melakukan bisnis apa pun dengan pemerintah Suriah.

Ini adalah peringatan kedua bagi AS dalam dua hari terakhir, dimana Jeffrey telah membuat ancaman serupa pada hari Rabu, yang bertepatan dengan pengumuman Washington bahwa ‘Caesar act’ akan mulai diberlakukan, dan mulai menjatuhkan sanksi pada 39 orang dan entitas yang terkait dengan pemerintah Suriah.

Di bawah sanksi ini, maka siapa pun yang berurusan dengan entitas dan orang-orang yang masuk dalam daftar AS, termasuk Presiden Suriah Bashar al-Assad dan istrinya, akan terkena pembatasan perjalanan atau sanksi keuangan, tidak peduli dari area manapun diseluruh dunia.