15 Juli 2017,
Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash pada hari ini (senin) membantah laporan Washington post yang menulis bahwa UEA berada di balik hacking kantor berita Qatar yang menyebabkan krisis diplomatic saat ini
Surat kabar Wasington post mengutip pejabat intelijen AS yang mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tentang keterlibatan UEA dalam pembajakan (Hacking) kantor berita Qatar 24 mei lalu setelah menganalisis informasi yang dikumpulkan dari anggota dewan senior UEA yang membahas rencana tersebut dan pelaksanaannya sehari sebelum serangan tersebut terjadi.
Pada tanggal 5 Juni, Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dan komunikasi dengan Qatar, dan menuduhnya mendukung terorisme dan mencampuri urusan dalam negeri mereka.
8 juli 2017,
Qatar menolak semua tuduhan dari empat Negara arab pimpinan Saudi. Seorang sumber di kementerian luar negeri Qatar mengatakan bahwa tuduhan dari kuartet anti-Qatar pimpinan Saudi mengenai pendanaan terorisme dan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain berarti penghinaan.
“Negara Qatar adalah anggota aktif yang berkomitmen untuk memerangi terorisme dan pendanaannya di tingkat regional dan internasional. Masyarakat internasional membuktikan hal itu,” kata sumber tersebut.
5 Juli 2017,
Empat negara Arab yang memberlakukan blokade parsial terhadap Qatar telah mengungkapkan penyesalan” atas “jawaban negatif” Doha terhadap tuntutan mereka.
Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah menteri luar negeri Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain bertemu di Kairo.
Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan pada konferensi pers bersama bahwa langkah lebih lanjut terhadap Qatar akan diambil pada waktu yang tepat sesuai dengan hukum internasional.
Dia menambahkan bahwa pemboikotan ekonomi terhadap Qatar akan tetap dilakukan sampai negara tersebut mengubah kebijakannya menjadi lebih baik.
Menteri luar negeri Arab Saudi juga mengatakan bahwa dia berharap Turki tetap netral dalam krisis tersebut, sementara dia menyebut Iran sebagai “pendukung terorisme terbesar”.
4 Juli 2017,
“Keempat negara Arab Saudi, UEA, Bahrain, Dan Mesir telah menerima tanggapan atas tuntutannya terhadap Qatar melalui Kuwait sebelum berakhir tenggat waktu tambahan yang diminta Emir Kuwait HH Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah” kata pernyataan bersama Arab Saudi, UEA, Bahrain, Dan Mesir pada hari Rabu.
“Qatar akan menerima balasan pada waktu yang ditentukan,” tambah pernyataan tersebut, yang dilaporkan oleh Saudi News Agency.
Update 3 juli 2017.
Mantan direktur CIA dan pensiunan jenderal AS David Petraeus mengatakan bahwa Qatar menerima delegasi dari Hamas dan Taliban atas “permintaan” AS.
“Mitra kami harus ingat bahwa atas permintaan kami Qatar menerima delegasi dari Taliban dan Hamas, dan Qatar sekarang menjadi markas militer kami untuk operasi kami di seluruh Timur Tengah,” kata Petraeus kepada surat kabar Prancis Journal du Dimanche.
Tapi tidak dijelaskan dalam hubungan apa dilakukan pembicaraan antara Qatar dengan Taliban dan Hamas. Tapi yang jelas AS makin diuntungkan dengan memeperkuat pijakan militernya di Qatar.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan pada hari Selasa 27/6 bahwa tidak akan ada negosiasi mengenai tuntutan oleh kerajaan dan negara-negara Arab lainnya agar Qatar berhenti mendukung terorisme.
Doha menilai tuduhan itu dan menentangnya sebagai tuntutan tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Qatar sebelumnya juga mengatakan bahwa tuntutan tersebut hanya ditujukan untuk membatasi kedaulatannya.
Ditanya oleh wartawan saat berkunjung ke Washington apakah tuntutan tersebut tidak dapat ditawar lagi, Jubeir mengatakan: “Ya.”
“Kami telah menentukan poin poin kami, kami telah mengambil langkah kami dan terserah kepada Qatar untuk mengubah perilaku mereka dan begitu mereka melakukan hal itu mereka akan berhasil, tetapi jika mereka tidak mereka akan tetap terisolasi,” kata Jubeir.
Jika Qatar ingin kembali ke Dewan Kerjasama Teluk, “mereka telah tahu apa yang harus mereka lakukan,” katanya.
Menlu AS Rex Tillerson bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani di Departemen Luar Negeri pada hari Selasa.
Al Jazeera mengutip Al Thani yang mengatakan sebagai tanggapan atas pernyataan menlu Saudi Jubeir bahwa keempat negara tersebut telah menuduh dengan “klaim yang tidak disertai dengan bukti dan seharusnya bukan malah memberi tuntutan”.
“Tuntutan harus realistis dan dapat dilaksanakan ,jika sebaliknya maka tidak dapat diterima,” Al Jazeera melaporkan seperti dikatannnya.
“Kami setuju dengan Washington bahwa tuntutannya harus masuk akal.”
Tillerson mengatakan bahwa dia berharap daftar tuntutan tersebut akan “masuk akal dan dapat ditindaklanjuti”. Pada hari Minggu, Tillerson mengatakan bahwa jika beberapa elemen dari serangkaian tuntutan yang dibuat oleh keempat negara arab itu “sangat sulit bagi Qatar untuk memenuhi, maka masih “ada area penting yang bisa memberikan dasar bagi dialog berkelanjutan yang mengarah pada resolusi”.
Berikut adalah daftar 13 tuntutan negara teluk yang terdiri dari Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir terhadap Qatar.
1) Mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Garda Revolusi Iran dan memutus kerjasama militer dan intelijen dengan Iran. Perdagangan dan perdagangan dengan Iran harus mematuhi sanksi AS dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk.
2) Segera menutup basis militer Turki, yang saat ini sedang dibangun, dan menghentikan kerjasama militer dengan Turki di dalam Qatar.
3) Memutus Hubungan dengan semua organisasi “teroris, sektarian dan ideologis,” khususnya Ikhwanul Muslimin, ISIL, al-Qaeda, Fateh al-Sham (sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra) dan Hizbullah Libanon. Secara formal menyatakan entitas ini sebagai kelompok teror sesuai daftar yang diumumkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, dan sependapat dengan semua pembaruan berikutnya dari daftar ini.
4) Hentikan semua sarana pendanaan untuk individu, kelompok atau organisasi yang telah ditunjuk sebagai teroris oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, Bahrain, AS dan negara-negara lain.
5) Mengembalikan “tokoh teroris”, pelarian dan orang-orang yang diinginkan dari Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain ke negara asal mereka. Bekukan aset mereka, dan berikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, gerakan dan keuangan mereka.
6) Menghentikan aktifitas Al Jazeera dan stasiun afiliasinya.
7) Mengakhiri campur tangan dalam urusan negara berdaulat. Mengentikan pemberian kewarganegaraan kepada warga yang dicari oleh Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Mencabut kewarganegaraan Qatar bagi warga Negara yang melanggar hokum dinegaranya .
8) Membayar biaya kompensasi dan emulihan atas hilangnya nyawa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah tersebut akan ditentukan berkoordinasi dengan Qatar.
9) Sejajarkan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya, serta masalah ekonomi, sesuai kesepakatan 2014 yang dicapai dengan Arab Saudi.
10) Mengentikan kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Serahkan arsip yang merinci kontak sebelumnya dengan Qatar dan dukungan untuk kelompok oposisi, dan kirimkan rincian informasi pribadi mereka dan dukungan yang diberikan Qatar kepada mereka.
11) Menutup semua outlet berita yang didanai secara langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye, dll.
12) Setuju dengan semua tuntutan dalam waktu 10 hari sejak daftar diajukan ke Qatar, atau daftar tuntutan itu tidak berlakuk lagi.
13) Menyetujui audit kepatuhan secara bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui tuntutan tersebut, dilanjutkan dengan audit triwulanan di tahun kedua, dan audit tahunan dalam 10 tahun berikutnya.
Perkembangan krisis Qatar – Arab Saudi agak menggelikan , disatu sisi menlu Saudi segera mengunjungi AS untuk membicarakan krisis itu, dilain fihak Qatar membuat deal pembelian sejumlah jet tempur F-15 AS dengan nilai awal $12 milliar.
Fakta lain adalah secara terbuka Donald Trump bersama dengan Donald Trump menuduh Qatar ikut mendanai Teroris termasuk Hamas dan Ikhwanul Muslimin, tapi disisi lain 2 buah kapal perang AS saat ini menuju Qatar untuk melakukan latihan bersama dengan Qatar. Menlu AS sendiri menyatakan akan berdiri netral dalam masalah Qatar, tapi ini tentu sangat tidak sinkron dengan tuduhan Donald Trump tentang pendanaan teroris oleh Qatar.
Menlu As sendiri menyatakan bahwa memasukkan Ikhwanul muslimin dalam daftar teroris menimbulkan masalah tersendiri, karena ada Negara yang ikut mendanainya.
Bebarapa hari lalu juga diinfokan bahwa sejumlah peralatan tempur Qatar yang selama ini bergabung dengan pasukan AS dan pasukan Saudi dalam menggempur Yaman ditarik dari perbatasan Qatar – Saudi. Kami berhasil mendapat rekaman penarikan pasukan Qatar itu.
Large military movement reported in Qatar, videos allegedly show troops coming back from Saudi border 📹 https://t.co/n0C44KE2WK pic.twitter.com/6mGQWwCb8b
— Already Happened (@M3t4_tr0n) June 12, 2017
Sementara itu Menlu Qatar juga berkeliling Negara Negara Eropa dan Rusia untuk mencari dukungan dalam menyelesaikan krisis dengan sekutunya Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Blokade terhadap Qatar terus berlanjut bahkan fihak kerajaan Saudi mengancam akan menghukum warganya yang memberikan ucapan simpati kepada Qatar.
Qatar nampaknya juga tidak mau melepaskan kedekatan diam diamnya dengan Iran. Setiap hari Iran mengirim pesawat pesawat kargo yang mambawa bahan makanan segar dan makanan beku ke Qatar.
Ada juga Turki yang nampaknya memihak ke Qatar dan mengecam tindakan blokade dagang , udara dan perairan oleh Arab Saudi dan menganggap tindakan ini sebagai tidak Islami. Tapi hal ini tidak dilakukan Turki ketika negara2 barat beberapa tahun ini melakukan sanksi dagang ke Suriah. Beberapa pengamat menilai Turki sedang mempunyai maksud tersembunyi dengan mengorbankan hubungannya dengan Arab Saudi. Fihak Kerajaan Saudi sendiri sejauh ini belum menanggapi langkah yang diambil presden Turki Tayyip Erdogan.