DOKUMEN BOCOR UNGKAP KEGAGALAN ALIANSI ARAB-NATO GUNA MELAWAN IRAN

Sebuah Media Lebanon Sabtu 8 Mei kemarin menerbitkan apa yang dikatakan sebagai kumpulan 2 dokumen rahasia yang mengungkapkan kegagalan upaya pemerintahan Trump untuk meyakinkan sekutunya di Timur Tengah untuk membentuk ‘aliansi anti-Iran’.

Bocoran dokumen tersebut diterbitkan oleh Media al-Akhbar Lebanon, yang berisi sembilan dokumen, termasuk lembar kebijakan, dan notulen rapat.

Media itu tersebut mengisyaratkan bahwa dokumen ini barulah sebagian dari serangkaian dokumen rahasia tentang “inisiatif anti-Iran” diTimteng yang diajukan Trump, yang secara resmi dikenal sebagai ‘Aliansi Strategis Timur Tengah’ atau ‘Middle East Strategic Aliance’ (MESA), yang juga disebut sebagai ‘aliansi Arab-NATO’.

Dokumen berbahasa Arab itu menunjukkan, bahwa sejak kunjungan Donald Trump pertama Trump ke Timur Tengah pada Mei 2017, dia berusaha memikat sekutu Arabnya  untuk membentuk “front anti-Iran”, guna meringankan beban AS (menjaga Israel), dan “memerah” negara-negara Arab dengan memaksa membeli peralatan militer buatan AS dalam jumlah besar.

Pada awalnya, Arab Saudi menunjukkan sebagai pendukung inisiatif yang paling antusias, dan mengajukan proposal sendiri untuk keamanan regional anti-Iran, bahkan sebelum Trump menjadi presiden. Namun, tampaknya karena harapannya yang terlalu rumit, dan ada ketidaksepakatan antara anggota aliansi, akhirnya upaya itu tidak menbuahkan hasil, bahkan bagi Riyadh sendiri.

Dokumen rahasia Arab Saudi bertanggal 4 Juli 2019 itu menunjukkan “kekecewaan nyata Riyadh” atas konsep MESA, dimana kebijakan tersebut menyebut bahwa negara-negara (anggota MESA) akan diwajibkan untuk “mempercepat kesepakatan pembelian senjata” dengan AS, dan membuat kesepakatan ‘penggabungan sistem peringatan dini’, tapi dalam proposalnya, AS tidak memasukkan ‘komitmen Pasal 5’ yang bergaya NATO, yang menetapkan dibentuknya ‘komando militer terintegrasi’ diantara kekuatan militer negara-negara anggota.

Dalam dokumen terpisah yang berisi pertemuan perwakilan Dewan Kerjasama Teluk, Yordania dan fihak AS pada 18 September 2019 di Washington DC, pejabat AS menegaskan, bahwa “AS tidak akan diwajibkan untuk mengambil tindakan militer apa pun jika terjadi serangan terhadap Negara anggota MESA”, kecuali hanya untuk memberikan “konsultasi keamanan“.

Sementara itu, Proposal yang diajukan oleh Saudi yang diuraikan dalam dokumen bertanggal 4 Juli 2019, hanya menginginkan adanya “aliansi keamanan dan militer saja”, tanpa ditunggangi kepentingan politik, ekonomi, dan energi seperti yang diusulkan pihak AS, dimana Saudi mengindikasikan (3 bidang itu) lebih suka jika diputuskan secara bilateral.

Proposal (Saudi) bertanggal 4 Juli 2019 itu dengan “kecewa” menyatakan bahwa dalam bentuknya seperti itu, proposal MESA “hanya memberikan manfaat penting bagi AS tanpa membebani negara itu, sementara bagi negara anggota lain manfaatnya sangat sedikit, termasuk bagi Kerajaan Saudi sendiri”.

Risalah dari pertemuan antara negara-negara Teluk lainnya, termasuk Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Oman, bertanggal 19 Februari 2019, juga menunjukkan kekesalan Riyadh atas kurangnya jaminan keamanan dari AS, dimana delegasi Saudi mengatakan bahwa “tidak ada komitmen dari Sisi AS, dan tidak menawarkan keuntungan apa pun bagi negara-negara anggota. ” Dalam pertemuan berikutnya sampai 18 September 2019, Riyadh terus mendorong “batasan keamanan (militer) ” yang diusulkannya.

Dalam pertemuan tersebut, calon anggota MESA lainnya, termasuk UEA dan Bahrain, dilaporkan berusaha untuk memastikan bahwa aliansi baru tersebut tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendiversifikasi pemasok senjata.

Kepala delegasi Bahrain pada pertemuan 19 Februari 2019 mengatakan Manama menginginkan semacam “jaminan bahwa AS tidak akan meninggalkan aliansi ini seperti halnya pada penarikannya dari perjanjian nuklir Iran.”

UEA juga mengeluh bahwa “AS tidak memberikan jaminan yang meyakinkan secara kategoris”, terhadap beban keuangan yang dari aliansi ini, yang sebagian besar hany dibebankan pada negara anggota dari Timur Tengah.

Laporan tersebut juga mengungkapkan kesenjangan antara Negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi dan lainnya, dimana Kuwait menyatakan “skeptisisme-nya atas inisiatif itu yang berfokus pada keamanan yang dipimpin Saudi”, dan mendukung visi proposal AS tentang 4 komponen aliansi, yang meliputi kejasama politik, militer, ekonomi dan energi.

Pada pertemuan yang diperluas aliansi MESA di Washington DC pada 21 Februari 2019, ketua delegasi Mesir menyatakan keinginannya untuk “fokus pada sisi politik” dan mengatakan bahwa Kairo melihat konsep MESA hanya sebagai “an advisory nature”.

Mesir tidak lagi menghadiri pertemuan MESA berikutnya pada April 2019, dan perwakilan Saudi dan AS menyatakan “penyesalannya” dan berharap bahwa Kairo mau bergabung “kembali ke kelompok” ini.

Risalah bertanggal 21 Februari 2019 mengutip kecaman terhadap Michael Mulroy, wakil asisten Menhan AS, yang mengatakan bahwa “kita harus perjelas bahwa aliansi itu tidaklah sama dengan NATO,” dan bahwa AS “tidak punya strategi untuk mendistribusikan pasukan kami di antara anggota aliansi ini, dan (hanya) ingin memainkan peran sebagai pengawas militer.“

Oman, yang telah lama berhasil menyeimbangkan hubungan antara Washington dan Teheran, dilaporkan menolak posisi sentral militer Riyadh, dimana pada pertemuan 7 April 2019, kepala delegasi Oman mengatakan bahwa Muscat lebih mendukung “aspek ekonomi daripada proposal militer”.

Pada pertemuan kedua keesokan harinya, perwakilan Oman mengusulkan untuk mengubah kata “aliansi” menjadi sesuatu yang tidak terlalu berkesan “mengancam”, seperti “Kelompok”, “forum”, “persatuan”, atau “inisiatif”.

Selama pertemuan itu, satu-satunya yang menjadi perhatian Yordania adalah bahwa ‘Yordania harus terus menerima bantuan ekonomi AS’, dan untuk itu mereka dengan antusias mendukung 4 pilar visi asli yang diusulkanTrump, yaitu aliansi dibidang militer, politik, ekonomi, dan energi.