Para pejabat Israel dengan syarat bicara anonim mengatakan, bahwa PM Netanyahu menghindari diskusi publik mengenai masa depan Gaza paska perang, namun di balik layar para pejabat Israel telah membuat “rencana ekspansif” untuk Gaza.
Rencana itu adalah, bahwa paska perang Israel akan menawarkan untuk berbagi kekuasan di Gaza, dengan AS dan koalisi negara-negara Arab.
Seperti yang kita diprediksi sebelumnya, bahwa adalah mustahil bagi Israel untuk menyetujui pembentukan negara Palestina, jelas mereka akan mencaplok satu demi satu wilayah Palestina yag tersisa, karena doktrin dasar mereka adalah sisa 3 wilayah Palestina itu adalah milik sah mereka.
Yang juga memprihatinkan adalah, AS dan 3 negara muslim dengan senang hati justru mendukung rencana Israel itu.
Pencaplokan secara halus?
Tiga pejabat Israel, dan lima orang yang ikut mendiskusikan proposal masa depan Gaza dengan pemerintah Israel mengatakan, bahwa Israel akan menawarkan untuk berbagi keuasaan atas Gaza dengan AS dan 3 negara Arab: Mesir, Arab Saudi, dan UEA.
Menurut sumber tersebut, Israel akan melakukan hal itu sebagai imbalan ke Saudi untuk mau menormalisasi hubungan dengan Israel.
Sementar, para pemimpin lokal Gaza yang akan ditugaskan untuk membangun kembali Gaza, harus mereformasi sistem pendidikan dan menjaga ketertiban, dan mereka akan ditunjuk oleh Israel dan 3 negara Arab itu bekerja sama dengan AS.
Setelah 7-10 tahun, masyarakat di Gaza akan diizinkan untuk memilih apakah akan ikut dalam pemerintahan Palestina bersatu yang akan mengendalikan Tepi Barat dan Gaza.
NYT menekankan bahwa rencana tersebut tidak menentukan apakah pemerintahan bersatu ini akan membentuk negara Palestina yang berdaulat.
Proposal tersebut juga menyatakan,bahwa Pasukan (IDF) dapat terus beroperasi di Gaza paska konflik dengan Hamas berakhir.
Tidak ada rencana solusi 2 negara
Pada akhir Februari 2023 lalu, jubir PBB Stephane Dujarric menyatakan, bahwa rencana PM Israel Benjamin Netanyahu untuk Gaza paska perang, bertentangan dengan solusi 2 negara antara Israel dan Palestina.
Faktanya, memang yang diusulkan Netanyahu kepada Kabinetnya adalah, sebuah rencana untuk kendali penuh keamanan Israel yang tidak terbatas atas Gaza, dan menyingkirkan peran PBB untuk warga Palestina.
Hal itu sudah terlihat sejak Israel menutup layanan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat), bahkan sejak perang di Gaza dimulai.
Sekjen PBB, Antonio Guterres selalu menegaskan kembali bahwa “setiap solusi berkelanjutan untuk perdamaian jangka panjang harus berada dalam kerangka solusi dua negara, namun Israel nampaknya tidak peduli dan tidak menggubris usulan apapun dari PBB.
