EKONOMI SEBAGAI SENJATA INKONVENSIONAL

Militer AS mengkatagori persenjataan untuk menyerang suatu negara dalam 3 katagori besar, Conventional Warfare (CW), Irregular Warfare (IW) . dan Unconventioal Warfare (UW).

Dari cakupan area yang terdampak ada pembagian lagi yaitu Tactical weapons untuk area lebih kecil, dan Strategic Weapons untuk melumpuhkan area yang besar dari suatu negara. Sementara, dari segi target yang disasar ada 3 katagori lagi, yaitu Government, Military, dan Population.

Conventional Warefare adalah penggunaan kekuatan militer untuk menjatuhkan dan mengganti suatu Pemerintahan dan melumpuhkan militernya, tapi Irregular Warfare ditargetkan untuk menjatuhkan dan mengganti Pemerintahan tapi tidak menggunakan persenjataan.

Irregular Warfare tidak berbasis platform tapi lebih berbasis massa, lebih kepada doktrin untuk memecah belah dan mengadu-domba dari dalam suatu negara dengan target menjatuhkan suatu pemerintahan. Sebuah senjata yang paling efisien meski perlu waktu untuk mencapai sukses.

Aspek yang dimanfaatkan dalam Irregular Warfare adalah dinamika atau friksi sosial yang tersedia dimasyarakat negara sasaran, seperti politik kesukuan,  pengaruh agama, adat istiadat dan budaya dan  penggunaan jejaring sosial.

Ketiga jenis senjata CW, IW dan UW itu bisa diterapkan secara terpisah atau diterapkan secara gabungan dalam apa yang disebut Joint operating Concept.

 

Unconventional Warefare atau Senjata Inkonvensional

Unconventional Warfare berbeda lagi, ini lebih kepada penggunaan Instrumen ekonomi dan keuangan, penerapan sanksi ekonomi ataupun embargo ekonomi, sebagai senjata untuk merontokan ekonomi suatu negara dan memiskinkan rakyatnya, dengan tujuan akan timbul kekacauan sosial yang diakhiri pemberontakan untuk mengganti suatu pemerintahan.

Unconventional warfare adalah senjata inkonvensional yang paling tidak manusiawi, karena yang paling terdampak penderitaan adalah “rakyat yang paling miskin” dari suatu negara. Begitu tidak manusiawinya sampai-sampai  fenomena penggunaan Unconventional warfare ini secara khusus diisyaratkan dalam beberapa Hadits yang sudah kita kaji dalam artikel “Binatang yang bisa berbicara”.

Contoh sukses penggunaan gabungan senjata CW dan IW adalah pada saat penjatuhan Saddam Husein dan Muammaf Qadafi. Contoh yang gagal dalam penggunaan gabungan 3 senjata sekaligus  CW dan IW dan UW adalah yang diterapkan di Suriah. Sementara Iran dan Venezuela sudah beberapa tahun ini sedang menjadi target senjata IW dan UW, dan kemungkinan akan mengarah ke penggunaan CW.

Sebuah buku panduan Militer AS setebal 248 halaman yang dibocorkan Wikileaks mengungkap Prosedur standar (SOP) penggunaan Unconventional Warfare ini. Anda masih bisa mendownload buku itu dan mempelajari sendiri apa dan bagaimana yang dimaksud dengan unconventional warfare dan bagaimana cara mereka menerapkannya

Buku ini sangat relevan untuk disimak saat ini karena setelah semua negara terutama negara berkembang rontok ekonominya karena Coronavirus,  maka lembaga-lembaga  keuangan globalis itupun sibuk menajamkan kukunya untuk makin menceramkannya lewat gelontoran hutang ribawinya lengkap dengan persyaratan yang sangat merugikan para debiturnya. 

Dibawah ini adalah sebuah artikel  yang ditulis oleh Whitney webb pada situs mintpresnews.com yang mengulas Buku panduan militer AS itu.

 

 

Dalam sebuah buku panduan (SOP) militer (AS) yang dibocorkan oleh Wikileaks tentang senjata “perang inkonvensional” yang diterapkan oleh Militer AS menyebut, bahwa lembaga keuangan global seperti Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), digunakan sebagai “unconventional warfarel” dalam bidang finansial. pada saat terjadi konflik (krisis ekonomi) dan dalam perang berskala besar, disamping juga sebagai alat untuk mengarahkan kebijakan dalam kerja sama antara negara”.

Dokumen itu secara resmi berkode “Field Manual (FM) 3-05.130” dan berjudul “Army Special Operations Forces Unconventional Warfare”, yang ditulis pada bulan September 2008.

Dokumen itu awalnya dirilis oleh WikiLeaks pada bulan Desember 2008 dan telah dianggap sebagai “buku pegangan perubahan rezim”  atas suatu negara oleh militer AS.

Satu bagian yang  menarik dari Laporan Wikileaks setebal 248 halaman tersebut adalah salah satu bab yang berjudul “Financial Instrument of U.S. National Power and Unconventional Warfare.”

Pada bagian ini secara khusus mencatat bahwa pemerintah AS menerapkan kebijakan penggunaan Kekuatan keuangan unilateral dan tidak langsung melalui pengaruh persuasif kepada lembaga keuangan internasional dan domestik mengenai ketersediaan dan persyaratan pinjaman, hibah, atau bantuan keuangan lainnya kepada negara asing dan pelaku keuangan non-negara. Dan  secara khusus menyebut Bank Dunia, IMF dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta Bank for International Settlements (BIS) sebagai instrument diplomasi keuangan AS guna  mencapai tujuan-tujuan tersebut.

 

 

Badan Pengendalian Aset Asing “Office of Foreign Assets Control”  (OFAC) yang merupakan Unit dari Departemen Keuangan AS akan mengawasi sanksi AS terhadap negara-negara lain itu,  seperti misalnya Venezuela, Suriah dan Iran. Unit ini “memiliki sejarah panjang dalam melakukan perang ekonomi yang penting yang dilakukan oleh ARSOF (Army Special Operations Forces) sebagai Unit  Angkatan Perang inkonvensional UW (Unconventional Warfare).”

 

 

Bahwa kampanye perang inkonvensional tersebut dikoordinasikan dengan Departemen Luar Negeri (AS) dan Komunitas Intelijen dalam menentukan “elemen mana dari bidang  UWOA (Unconventional Warfare Operations Area)  yang paling rentan dengan keterlibatan keuangan.”

Peran lembaga keuangan internasional “independen” ini adalah sebagai kepanjangan tangan dari kekuatan pemerintah AS, ini juga diuraikan dibagian lain dalam manual (SOP) ini, dan beberapa fungsi dari lembaga-lembaga keuangan ini dijelaskan secara rinci dalam satu lampiran pada buku panduan ini dalam bab yang berjudul “The Financial Instrument of National Power.” .

Bank Dunia dan IMF disebut sebagai Instrumen Keuangan dan Instrumen Diplomatik Kekuasaan Nasional AS serta bagian integral dari apa yang disebut manual ini sebagai “sistem tata kelola global saat ini.”

Lebih lanjut, manual ini menyatakan bahwa militer AS memahami, bahwa manipulasi kekuatan ekonomi yang terintegrasi dapat dan harus menjadi bagian dari UW (Unconventional Warfare), yang berarti bahwa senjata-senjata ini adalah instrumen reguler dalam kampanye perang inkonvensional yang dilakukan oleh AS.

Hal lain yang menarik adalah bahwa senjata keuangan ini sebagian besar dikelola oleh Dewan Keamanan Nasional AS (NSC), yang saat pada tahun 2019 lalu masih dipimpin oleh John Bolton. Dokumen tersebut mencatat bahwa NSC “memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan integrasi terhadap instrumen ekonomi dan militer dari kekuatan nasional AS di luar negeri.”

 

 

Bebas  Tetapi Terkendali

Dalam kasus Bank Dunia (WB) misalnya, institusi tersebut berlokasi di Washington dan presiden organisasinya selalu adalah warga negara AS yang dipilih langsung oleh presiden Amerika Serikat.

Dalam seluruh sejarah Bank Dunia, Dewan Gubernur lembaga tersebut tidak pernah menolak keputusan Washington.

Selain selalu memilih presiden WB, AS juga merupakan pemegang saham terbesar bank tersebut, ini menjadikan AS  satu-satunya negara anggota yang memiliki hak veto.

Memang, sebagaimana dicatat dalam buku manual peperangan yang tidak konvensional, “Karena keputusan besar membutuhkan 85% super majority, AS dapat memblokir setiap perubahan besar” terhadap kebijakan Bank Dunia atau layanan yang ditawarkannya. Selanjutnya, Menteri Keuangan AS, mantan bankir Goldman Sachs dan “raja penyitaan” Steve Mnuchin, berfungsi sebagai gubernur Bank Dunia.

Meskipun IMF berbeda dari Bank Dunia dalam beberapa hal, seperti dalam hal misi dan fokusnya, tapi IMF sebagian besar juga didominasi oleh pengaruh dan pendanaan pemerintah AS. Sebagai contoh, IMF juga berbasis di Washington, dan AS adalah pemegang saham terbesar yang sejauh ini mencapai nilai 17,46% dan juga pembayar kuota terbesar untuk pemeliharaan lembaga IMF dengan nilai US$164 miliar per tahun.

Meskipun AS tidak memilih eksekutif puncak di IMF, tapi AS menggunakan posisinya yang istimewa sebagai penyandang dana terbesar di lembaga tersebut untuk mengendalikan kebijakan IMF dengan cara mengancam akan menghentikan pendanaan ke IMF jika tidak mau mematuhi keinginan  AS.

 

 

Seringkali, institusi-institusi keuangan global ini menekan negara-negara penghutang untuk menderegulasi sektor keuangan mereka dan melalui hubungan korup dengan para aktor (penguasa) suatu  negara untuk  menimbulkan masalah-masalah ekonomi yang kemudian mereka belokkan dengan dalih akan  “memperbaiki” (ekonomi Negara yang dilanda kesulitan itu).