Taliban telah mulai menunjuk pejabat sementara (acting) pemerintah setelah berhasil menaklukkan Afghanistan. Di antara nama-nama itu adalah orang-orang yang masih berada dalam daftar sanksi DK PBB dan seorang menteri yang pada tahun 2018 pernah dijanjikan AS hadiah US$5 juta untuk informasi keberadaannya.
Mullah Mohammad Hassan Akhund, salah satu pendiri dan kepala dewan kepemimpinan Taliban, ditunjuk sebagai penjabat (acting) Perdana Menteri Afghanistan.
Mullah Abdul Ghani Baradar, yang dianggap sebagai pemimpin de-facto kelompok militan itu, diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri.
Akhund sudah lama ditetapkan sebagai teroris oleh PBB, Uni Eropa dan Inggris, dan telah diberi sanksi oleh DK PBB, selain juga nama nama lain yang tercantum dalam daftar PBB.
AS menganggap beberapa faksi Taliban sebagai Organisasi Teroris Asing, dan memberikan sanksi kepada seluruh Taliban sebagai organisasi ‘Teroris Global yang Ditunjuk Khusus’.
Baradar pernah diburu oleh AS, sebelum ditangkap dan dipenjara 8 tahun oleh otoritas Pakistan, dia dibebaskan pada 2018, dan 2 tahun kemudian membuat sejarah dengan menjadi pemimpin Taliban pertama yang berbicara langsung dengan presiden AS, Donald Trump melalui telepon setelah menandatangani kesepakatan damai dengan AS.
Sirajuddin Haqqani diangkat sebagai Pejabat (acting) Menteri Dalam Negeri. Haqqani dianggap sebagai teroris internasional oleh otoritas AS, dimana FBI pernah menawarkan hadiah $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
Haqqani pernah “diburu” oleh AS sehubungan dengan serangan tahun 2008 di sebuah hotel di Kabul, yang menewaskan 6 orang, termasuk seorang warga Amerika. Haqqani juga diduga berpartisipasi dalam serangan lintas batas terhadap pasukan AS dan koalisi di Afghanistan, dan diduga merencanakan untuk membunuh Presiden Afghanistan saat itu Hamid Karzai pada tahun 2008.
Mullah Yaqoob, putra pemimpin Mujahidin dan pendiri Taliban Mullah Mohammed Omar, ditunjuk sebagai penjabat Menteri Pertahanan. Terlepas dari sejarah pejuangnya, Yaqoob dianggap oleh barat sebagai moderat menurut standar Taliban, dan mendukung negosiasi untuk mengakhiri perang Afghanistan selama 20 tahun.
Penjabat Menlu Amir Khan Muttaqi, dan Penjabat WaMenlu Abas Stanikzai keduanya sudah dikenal di barat, dimana dalam setahun ini ikut terlibat dalam pembicaraan damai di Qatar.
Stanikzai khususnya, secara terbuka mendukung hubungan baik dengan Washington, bulan lalu dia muncul di televisi nasional untuk menyatakan bahwa Afghanistan terlarang bagi operasi Pakistan melawan India, dan berjanji untuk menghormati hak-hak minoritas agama di negaranya.
Pembentukan pemerintahan Taliban terjadi seminggu setelah pasukan AS meninggalkan Kabul, dan hampir sebulan setelah jatuhnya Kabul ke tangan kelompok militan Taliban.
Jum’at lalu, Menlu AS Tony Blinken pada sebuah konferensi mengatakan, bahwa meskipun AS tidak memiliki diplomat lagi di Afghanistan, AS akan tetap bernegosiasi dengan Taliban dan menekan penguasa baru Afghanistan untuk melindungi hak-hak perempuan dan agama minoritas.
Blinken bersikeras bahwa AS akan menggunakan “segala daya dan pengaruh” apa pun “untuk membentuk perilaku Taliban”, dengan imbalan memberikan bantuan dan bantuan keuangan.
