MENUJU DIRUNTUHKANNYA PBB

Beberapa langkah strategis yang kontraproduktif telah dilakukan AS beberapa tahun ini, salah satunya adalah perang dagang yang sekarang tidak lagi hanya menyasar  kepada musuhnya China dan Rusia tapi juga kepada sekutunya negara-negara eropa.

Dan kini kita melihat satu lagi langkah aneh AS dan Israel yang makin memperjelas kemana  arah dunia ini dimasa mendatang, yaitu menuju diruntuhkannya Badan dunia PBB. 

Paling tidak AS telah secara resmi keluar dari 2 lembaga PBB yaitu Dewan Hak Azazi manusia  (Human Rights Council) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Sementera itu AS juga telah menarik diri perjanjian perdagangan senjata konvensional PBB (UN Arm trade treaty).

Dan saat ini kita melihat, beberapa negara anggota penting Majelis umum PBB nampaknya sudah mulai enggan membayar iuran wajibnya, sehingga pada  tahun ini PBB mengalami defisit anggaran sebesar US$ 230 juta.

Sejak era 90an sebenarnya  peran PBB terutama peran Dewan Keamanan PBB bisa disebut sudah tidak berfungsi lagi, sudah lumpuh. Yaitu sejak invasi AS ke Afghanistan dan Iraq, yang sama sekali tidak membuat PBB bergeming. Peran DK PBB yang masih efektif hanyalah diLebanon yang berfungsi mencegah konfrontasi antara Israel dan Hezbollah.

Dan yang terjadi beberapa tahun terakhir adalah kita melihat pencaplokan demi pencaplokan wilayah negara lain dilakukan dengan seenaknya sendiri oleh Israel, sementara AS dan Turki dengan seenaknya sendiri menginvasi Suriah dan AS bersama Koalisi Arab Saudi menginvasi Yaman, dan apa yang dilakukan PBB ? Nothing !!!. 

Sementara itu dalam bidang ekonomi AS dengan bebas dan sangat arogan bisa menerapkan sanksi-sanksi ekonomi sefihak kepada negara-negara yang dianggap menentang kepentingan AS dan Israel, seperti terhadap Suriah dan Iran, Venezuela, Korea utara dsb. Ketidak adilan dunia seperti ini juga sama sekali tidak menarik PBB untuk mau ikut mengatasi. PBB sudah lama lumpuh.   

Lalu kemanakah arah dunia ini akan digiring? Bukankah dulu setelah perang dunia II , AS adalah pemrakarsa utama pembentukan PBB?.  

Pada  artikel kita “Update dari Pusat dunia –Persiapan pembangunan the 3rd temple” , ketua Sanhedrin Prof. Hillel Weiss, sebuah badan di Israel yang berfungsi seperti Mahkamah agung pada era Nabi Dawud as dan Sulaiman as, telah menyatakan, bahwa PBB nantinya akan diruntuhkan, dan akan diganti dengan sebuah Majelis baru yang berpusat di Yerusalem yang berdasar hukum kitab Taurat , dan hanya beranggota 70 perwakilan negara anggota.

Anda juga bisa simak wawancara dengan Ketua Sanhedrin ini Prof. Hillel Weiss dengan Televisi Israel i24News yang berisi pemaparannya atas tentang rencana penggantian  PBB, referensi yang menurutnya dari Kitab Taurat dan sekilas sejarah yang melatarbelakanginya.  

Beberapa tahun lagikah PBB akan diruntuhkan? Tentu tidak ada yang tahu pastinya, tapi semua fakta telah mengarah dan membantu kita memahami kemana arah dunia yang makin tidak konstruktif ini, tapi sekali lagi PBB sebenarnya sudah lama lumpuh.   

 

AS Mundur Dari Badan Hak Azazi Manusia PBB

Pada juni 2018 , Amerika Serikat telah menarik diri dari badan hak asasi manusia  PBB,  badan itu dituduh AS  sebagai telah berpandangan  “bias yang kronis” terhadap Israel.

Langkah ini dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan disesalkan oleh para pemimpin dunia lain , yang dianggap melukai upaya untuk memantau dan menangani pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.

Alasan yang dikemukakan Dubes AS untuk PBB  Nikki Haley adalah, bahwa dewan Hak Azazi manusia PBB sebagai “organisasi yang munafik dan mementingkan diri sendiri” yang selalu mununjukkan sikap  “permusuhan terhadap Israel”.

Sementera itu menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengecam dewan Hak azazi manusia PBB itu sebagai “pelindung terhadap pelanggar hak asasi manusia”.

Di sisi lain, Israel (sebagai fihak yang diuntungkan) dan  sekutu utama AS memuji langkah  Washington itu sebagai sebuah langkah yang berani.

 

AS dan Israel mundur dari Unesco

Amerika Serikat dan Israel telah secara resmi keluar dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada tengah malam Tahun Baru 1 jan 2019, ini merupakan puncak dari sebuah proses panjang yang diawali  lebih dari setahun sebelumnya.

Penarikan diri ini merupakan pukulan baru bagi UNESCO, yang didirikan bersama dengan AS setelah Perang Dunia II yang alasannya pada waktu itu untuk mendorong kemajuan dan perdamaian dunia.

Dalih  AS dengan menarik diri dari UNESCO ini adalah karena menuduh badan itu telah “bias dan anti-Israel”.

Heather Nauert, juru bicara departemen luar negeri AS, pada saat itu mengatakan bahwa AS akan membentuk  “misi pengamat” untuk menggantikan perwakilannya di badan yang berbasis di Paris itu.

 

AS Mundur Dari Perjanjian Perdagangan Senjata

Pada bulan april 2019, Presiden Trump memutuskan bahwa AS secara efektif  telah mundur  dari perjanjian PBB yang mengatur  Perdagangan Senjata. Perjanjian tersebut mengatur perdagangan global yang meliputi senjata konvensional, seperti  senapan, tank sampai dengan pesawat tempur.

Perjanjian tersebut dikenal sebagai ATT (Arm Trade treaty) , yang telah diberlakukan sejak akhir 2014. AS menandatangani perjanjian itu pada tahun 2013 tetapi belum meratifikasi perjanjian tersebut.

ATT telah lama menjadi target sorotan NRA (The National Rifle Association of America) , sebuah kelompok advokasi perlindunagn kepemilikan senjata yang telah berumur ratusan tahun)., yang mengklaim perjanjian itu  membahayakan para pemilik senjata diAS.

Trump menyebut ATT menjadi ancaman terhadap hak Amandemen Kedua (undang-undang AS). “Kami tidak akan pernah menyerahkan kedaulatan Amerika kepada birokrasi global (PBB) yang tidak dipilih (lewat pemilu) dan tidak dapat dipertanggung jawabkan itu ,” kata Trump dalam pernyataan di Gedung putih.

 

PBB Kekurangan Biaya Operasional

Dan dua hari lalu 8 okt 2019,  Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa PBB mengalami defisit anggaran sebesar $230 juta, dan bisa jadi akan  kehabisan uang pada akhir Oktober ini.

Dalam sebuah surat yang ditujukan untuk 37.000 karyawan didalam sekretariat PBB, Guterres mengatakan akan membuat “langkah-langkah tambahan yang belum ditentukan guna menghentikan kesenjangan anggaran ini” , langkah ini harus segera diambil untuk memastikan gaji dan hak karyawan tetap bisa dibayarkan.

“Pada tahun 2019 ini, negara-negara anggota PBB hanya membayar 70 persen dari jumlah total yang diperlukan untuk operasi anggaran reguler kami. Ini berarti ada  kekurangan uang tunai sebesar $230 juta pada akhir September ini. Kami sedang mengalami  risiko menipisnya cadangan likuiditas kami pada akhir bulan ini, “tulisnya.

Untuk mengurangi biaya, Guterres menyebutkan akan menunda beberapa konferensi dan pertemuan dan mengurangi beberapa layanan, sementara juga akan membatasi perjalanan resmi hanya pada kegiatan penting dan mengambil langkah-langkah untuk menghemat energi.

Sejak awal tahun ini , Guterres telah meminta kepada  negara-negara anggota untuk meningkatkan kontribusinya  kepada badan dunia itu untuk mencegah masalah cash flow ini, tetapi mereka menolak, seorang pejabat PBB mengatakan dengan syarat anonim.

“Tanggung jawab utama untuk kesehatan keuangan kita terletak pada Negara-negara Anggota,” kata Guterres. Ini belum termasuk anggaran yang harus dibayar untuk operasi pemeliharaan perdamaian. Anggaran operasional PBB untuk 2018-2019 adalah hampir $5,4 miliar, dimana AS sendiri berkontribusi  sebesar 22 persen.

 

This entry was posted in Analisa Geopolitik and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *